Mafia diduga bermain di balik
reformasi birokrasi DKI Jakarta
JAKARTA -- Gerakan Nasional Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (GN-PK) DKI Jakarta mensinyalir, ada aroma permainan ‘kotor’ di balik mandegnya regenerasi di tubuh Pemprov DKI Jakarta. Di antaranya terlihat jelas di lingkungan Walikota Jakarta Timur.
“Kenapa beberapa jabatan penting dibiarkan kosong? Kami mensinyalir ada skenario yang menguntungkan kelompok tertentu. Gubernur harus berhati-hati jangan sampai ini menjadi preseden buruk," tegas anggota GN-PK DKI Jakarta, Ridwan Umar kepada Harian Terbit, Senin (22/11).
Anggota Komisi A DPRD DKI Jakarta, William Yani, yang dihubungi terpisah juga mengaku gerah melihat mandegnya regenerasi di tubuh Pemprov DKI Jakarta. William mendesak Gubernur Fauzi Bowo agar segera menempatkan pejabat di posisi yang kosong. Alasannya, bisa berdampak pada tidak optimalnya pelayanan bagi masyarakat.
"Bagaimana masyarakat mau mendapat pelayanan jika pejabatnya tidak ada," kata William, yang juga Ketua DPC PDI-P Jakarta Timur ini. Menurut Ridwan Umar, dirinya yakin banyak kader atau aparat di tubuh Pemprov DKI Jakarta yang berkualitas.
"Kami amati, selama ini ada kesan jebolan perguruan tinggi tertentu yang diberi kesempatan menduduki posisi strategis,” tegas aktivis anti korupsi kelahiran Makassar ini.
Kondisi ini, kata Ridwan, jelas membuat stagnan dan membuka peluang terjadinya kongkalikong di antara pejabat yang masuk dalam kelompok tertentu.
Contohnya, perpanjangan masa jabatan sejumlah pejabat teras di lingkungan Pemprov DKI Jakarta. Yakni, jabatan Walikota dan Sekko Jakarta Timur. Asisten Perekonomian dan Administrasi dibiarkan kosong.
Berdasarkan catatan Harian Terbit, banyak posisi strategis yang sudah kosong ditinggal pejabatnya justeru dibiarkan kosong dan dirangkap pejabat lain. Seperti, Camat Pasar Rebo dirangkap Camat Kramatjati, Camat Cipayung dirangkap Camat Ciracas, Camat Duren Sawit dirangkap Camat Makassar.
Begitupun dengan jabatan lurah yang dibiarkan kosong karena sudah memasuki masa pensiun, antara lain Kelurahan Pondok Rangon, Kayu Putih dan Dukuh. Hal serupa terjadi untuk jabatan Kasudin Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) diisi Plh dari Dinas Dukcapil DKI Jakarta, Kasudin Kesehatan diisi Plh dari Dinas Kesehatan, Kasudin Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana dibiarkan kosong, Kabag Umum dirangkap Kabag Tata Laksana. (aliem)
reformasi birokrasi DKI Jakarta
JAKARTA -- Gerakan Nasional Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (GN-PK) DKI Jakarta mensinyalir, ada aroma permainan ‘kotor’ di balik mandegnya regenerasi di tubuh Pemprov DKI Jakarta. Di antaranya terlihat jelas di lingkungan Walikota Jakarta Timur.
“Kenapa beberapa jabatan penting dibiarkan kosong? Kami mensinyalir ada skenario yang menguntungkan kelompok tertentu. Gubernur harus berhati-hati jangan sampai ini menjadi preseden buruk," tegas anggota GN-PK DKI Jakarta, Ridwan Umar kepada Harian Terbit, Senin (22/11).
Anggota Komisi A DPRD DKI Jakarta, William Yani, yang dihubungi terpisah juga mengaku gerah melihat mandegnya regenerasi di tubuh Pemprov DKI Jakarta. William mendesak Gubernur Fauzi Bowo agar segera menempatkan pejabat di posisi yang kosong. Alasannya, bisa berdampak pada tidak optimalnya pelayanan bagi masyarakat.
"Bagaimana masyarakat mau mendapat pelayanan jika pejabatnya tidak ada," kata William, yang juga Ketua DPC PDI-P Jakarta Timur ini. Menurut Ridwan Umar, dirinya yakin banyak kader atau aparat di tubuh Pemprov DKI Jakarta yang berkualitas.
"Kami amati, selama ini ada kesan jebolan perguruan tinggi tertentu yang diberi kesempatan menduduki posisi strategis,” tegas aktivis anti korupsi kelahiran Makassar ini.
Kondisi ini, kata Ridwan, jelas membuat stagnan dan membuka peluang terjadinya kongkalikong di antara pejabat yang masuk dalam kelompok tertentu.
Contohnya, perpanjangan masa jabatan sejumlah pejabat teras di lingkungan Pemprov DKI Jakarta. Yakni, jabatan Walikota dan Sekko Jakarta Timur. Asisten Perekonomian dan Administrasi dibiarkan kosong.
Berdasarkan catatan Harian Terbit, banyak posisi strategis yang sudah kosong ditinggal pejabatnya justeru dibiarkan kosong dan dirangkap pejabat lain. Seperti, Camat Pasar Rebo dirangkap Camat Kramatjati, Camat Cipayung dirangkap Camat Ciracas, Camat Duren Sawit dirangkap Camat Makassar.
Begitupun dengan jabatan lurah yang dibiarkan kosong karena sudah memasuki masa pensiun, antara lain Kelurahan Pondok Rangon, Kayu Putih dan Dukuh. Hal serupa terjadi untuk jabatan Kasudin Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) diisi Plh dari Dinas Dukcapil DKI Jakarta, Kasudin Kesehatan diisi Plh dari Dinas Kesehatan, Kasudin Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana dibiarkan kosong, Kabag Umum dirangkap Kabag Tata Laksana. (aliem)
0 komentar:
Posting Komentar